# https://amicus.id


## Posts

- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](https://amicus.id/undang-undang-nomor-8-tahun-1981/): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [Membayar Dengan Bilyet Giro Sama dengan Mengakui Mempunyai Hutang](https://amicus.id/membayar-dengan-bilyet-giro-sama-dengan-mengakui-mempunyai-hutang/): Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 Kaidah Hukum Pemberian bilyet giro oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sama dengan pengakuan hutang. Kaidah Hukum: Unduh
- [Undang-Undang Perkawinan](https://amicus.id/undang-undang-perkawinan/): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018
- [Droit de Suite](https://amicus.id/droit-de-suite/): hak mengikuti benda
- [Droit de Retour](https://amicus.id/droit-de-retour/): hak tuntut balik, hak tuntut kembali
- [Domeinverklaring](https://amicus.id/domeinverklaring/): Pernyataan tanah negara
- [Exceptio Dilatoria](https://amicus.id/exceptio-dilatoria/): Tangkisan yang mengakibatkan tertundanya gugatan
- [Misbruik](https://amicus.id/misbruik/): Misbruik : Penyalagunaan; Misbruik van gezag: Penyalahgunaan wibawa/kekuasaan; Misbruik van recht: Penyalahgunaan hak.
- [Vicarious Liability](https://amicus.id/vicarious-liability/): Obligation rising from a parties relationship with each other. Also known as vicarious responsibility. (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Prenuptial Agreement](https://amicus.id/prenuptial-agreement/): A legally binding agreement between a couple, stating how the assets would be divided if the marriage fails to last. (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://amicus.id/undang-undang-nomor-6-tahun-2023-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-menjadi-undang-undang/): Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- [Business Judgment Rule](https://amicus.id/business-judgment-rule/): Standard for imposing liability on directors of corporation; they must give time and thought to decisions.   (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP](https://amicus.id/undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp/): Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)
- [Statuta Roma](https://amicus.id/statuta-roma/): Rome Statute of the International Criminal Court
- [Konvensi Wina Tahun 1969](https://amicus.id/konvensi-wina-tahun-1969/): Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
- [Contempt of Court](https://amicus.id/contempt-of-court/): The act of demeaning the court, preventig justice adminstration, or disobeying a sentence of the court. It is criminal and can lead to fines or imprisonment.   (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Insider Trading](https://amicus.id/insider-trading/): Where private information is used to create more profit. Sometimes this is considered a crime and punished. Refer to gun jumping.   (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Asas Rebus Sic Stantibus](https://amicus.id/asas-rebus-sic-stantibus/): Asas Hukum Internasional yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat perubahaan keadaan yang mendasar.   (Pasal 62 Konvensi Wina 1965)
- [Action Pauliana](https://amicus.id/action-pauliana/): Tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.   (Pasal 1341 BW)
- [Free on Board (FOB)](https://amicus.id/free-on-board-fob/): 1. Up to getting goods on ship in the port of departure as specified by the buyer, all charges are included. Known also as collect freight, freight collect, or freight forward. Price invoiced or quoted as a term of sale by a seller. 2. Followed by the name of a port or city, e.g., F.O.B. San Francisco, it indicates no charges to the buyer for goods placed on board a carrier at the point of shipment. Also refer to ex works.   (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Pierching the Corporate Veil](https://amicus.id/pierching-the-corporate-veil/): When shareholders must pay losses from their personal assets. Refer to limited liability.   (Black Law Dictionary 2nd Ed.)
- [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2356 K/Pdt/2008, tanggal 28 Februari 2009](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-2356-k-pdt-2008-tanggal-28-februari-2009/): Putusan Nomor: 2356 K/Pdt/2008 Tanggal 28 Februari 2009 Kaidah Hukum Perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena dibuat dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan.
- [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 580 PK/Pdt/2015, tanggal 17 Februari 2016](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-580-pk-pdt-2015-tanggal-17-februari-2016/): Putusan Nomor: 580 PK/Pdt/2015 Tanggal 17 Februari 2016 Kaidah Hukum Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi
- [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1986](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-394-k-pdt-1984-tanggal-5-juli-1986/): Putusan Nomor: 394 K/Pdt/1984 Tanggal 5 Juli 1986 Kaidah Hukum Sita jaminan tidak dapat diletakkan pada barang yang telah dijadikan jaminan hutang pada bank.
- [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pdt/2021 tanggal 29 September 2003](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-1974-k-pdt-2021-tanggal-29-september-2003/): Putusan Nomor: 1974 K/Pdt/2021 Tanggal 29 September 2003 Kaidah Hukum Penilaian tentang Palsu atau tidak palsunya sebuah tanda tangan harus melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi dan/atau putusan pidana.
- [Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia](https://amicus.id/jenis-jenis-badan-usaha-di-indonesia/): Badan usaha merupakan bentuk perusahaan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalakan suatu tujuan perusahaan, umum nya untuk mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Secara umum, jenis-jenis badan usaha yang dikenal di Indonesia adalah: a. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Pendiri dikenal sebagai pemilik saham. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, maka kemudian diperbolehkan untuk mendirikan PT Perseorangan, yang mana pendirinya boleh hanya satu orang, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah. b. Koperasi Koperasi merupakan […]
- [Ontslag](https://amicus.id/ontslag/): Ontslag (kk : ontslagen = memecat, melepas) pemecatan, pelepasan; Ontslag van rechtsvervolging pelepasan dari tuntutan hukum, lepas tuntut (tentang hukum) (perbuatan terbukti, tetapi tidak dapat dipidana karena bukti-bukti yang ada tidak lengkap).
- [Novatie](https://amicus.id/novatie/): Novatie (L: novatio) pembaharuan hutang, novasi.
- [Judge Made Law](https://amicus.id/judge-made-law/): Judge Made Law Putusan hakim yang berdasarkan jurisprudensi konstan yaitu peradilan mengenai perkara yang sama dengan putusan yang sama; Hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim.
- [Judicial Review](https://amicus.id/judicial-review/): Judicial Review Usaha pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.
- [Judex Juris](https://amicus.id/judex-juris/): Judex Juris Hakim-hakim yang berwenang memeriksa penerapan hukum dalam suatu putusan. Dalam hal ini hakim-hakim tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.
- [Judex Facti](https://amicus.id/judex-facti/): Judex Facti Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
- [Ius Soli](https://amicus.id/ius-soli/): Ius Soli Kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan atas dimana seseorang itu lahir atau berdasarkan daerah kelahiran.
- [Ius Sanguinis](https://amicus.id/ius-sanguinis/): Ius Sanguinis Asas keturunan menurut hubungan darah atau seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah.
- [Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1180 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-ri-nomor-1180-k-sip-1971-tanggal-12-april-1972/): Putusan Nomor: 1180 K/Sip/1971 Tanggal 12 April 1972 Kaidah Hukum Perbedaan antara keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya Perbuatan manusia (Noodtoestand) dengan kausa terlarang (Ongeoorloofde Oorzaak)
- [5 Klausula yang Sering Ditemui dalam Perjanjian](https://amicus.id/5-klausula-yang-sering-ditemui-dalam-perjanjian/): Perjanjian merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian pada umumnya memuat klausula-klausula yang menjadi nyawa dari perjanjian tersebut. Klausula juga berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian. Ada beberapa klausula yang sering ditemukan dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut: Klausula Ganti Rugi (Indemnification Clause) Klausula ini mengatur tentang kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian untuk menanggung segal biaya, kerugian maupun tuntutan dari pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan maupun kelalaian dari pihak tersebut. Klausula Berakhirnya Perjanjian (Termination Clause) Klausula ini mengatur tentang syarat, tata cara atau jangka […]
- [Klausula Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Clause)](https://amicus.id/klausula-penyelesaian-sengketa-dispute-resolution-clause/): Klausula Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Clause) Klausula ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, apakah menggunakan arbitrase atau jalur litigasi di pengadilan. Apabila menggunakan forum arbitrase, biasanya menyebutkan lembaga arbitrase dan rules yang akan digunakan.
- [Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law Clause)](https://amicus.id/klausula-pilihan-hukum-choice-of-law-clause/): Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law Clause) Klausula ini mengatur tentang hukum negara atau yuridiksi mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.
- [Klausula Keadaan Kahar (Force Majeure Clause)](https://amicus.id/klausula-keadaan-kahar-force-majeure-clause/): Klausula Keadaan Kahar (Force Majeure Clause) Klausula ini mengatur tentang pembebasan para pihak dari kewajiban untuk memenuhi perjanjian apabila terjadi peristiwa di luar kendali dan tidak dapat diduga, seperti perang dan bencana alam.
- [Klausula Berakhirnya Perjanjian (Termination Clause)](https://amicus.id/klausula-berakhirnya-perjanjian-termination-clause/): Klausula Berakhirnya Perjanjian (Termination Clause) Klausula ini mengatur tentang syarat, tata cara atau jangka waktu pengakhiran suatu kontrak sebelum masa berlakunya selesai.
- [Klausula Ganti Rugi (Indemnification Clause)](https://amicus.id/klausula-ganti-rugi-indemnification-clause/): Klausula Ganti Rugi (Indemnification Clause) Klausula ini mengatur tentang kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian untuk menanggung segal biaya, kerugian maupun tuntutan dari pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan maupun kelalaian dari pihak tersebut.
- [Klausula Arbitrase](https://amicus.id/klausula-arbitrase/): Klausula Arbitrase (Arbitration Clause) Suatu klausul yang mengatur tentang penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase ad hoc atau badan arbitrase institusional.
- [Klausula Eksonerasi](https://amicus.id/klausula-eksonerasi/): Klausula Eksonerasi Klausula Baku. Suatu klausula yang bertujuan membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
- [7 Asas Hukum Pidana yang Perlu Diketahui](https://amicus.id/7-asas-hukum-pidana-yang-perlu-diketahui/): Asas merupakan pikiran dasar dari suatu hukum. Asas juga merupakan sumber hukum yang berlaku umum. Sebagai seorang ahli hukum atau sarjana hukum, tentu kita tidak lagi dengan sejumlah asas yang jadi landasan hukum dalam setiap argumentasi maupun produk hukum yang sedang kita susun. Berikut 7 asas hukum pidana yang perlu diketahui: Asas Legalitas Asas legalitas, yang dalam bahasa Latin sering disebut “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang artinya Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. diatur dalam ketentuan Pasal […]
- [Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3317 K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-nomor-3317-k-pdt-1995-tanggal-11-september-1996/): Putusan Nomor: 3317 K/Pdt/1995 Tanggal 11 September 1996 Kaidah Hukum Apabila penjual tidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikan bahwa penjual tersebut berhak membeli kembali tanah yang telah dijualnya dengan harga yang sama, maka gugatan penjual harus ditolak.
- [Natuurlijk](https://amicus.id/natuurlijk/): Natuurlijk (L : naturalis) tentu, memang, wajar; Natuurlijke Dood mati wajar, mati kumlah (kumlah = sewajarnya); Natuurlijke verbintenis perikatan wajar, perikatan tanpa hak tuntut, perikatan bebas; Natuurlijk Kind anak alam, anak luar kawin; Natuurlijk niet erkend kind anak luar kawin tidak diakui; Natuurlijk persoon orang wajar, manusia; Natuurlijk wettelijk erkend kind anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang.
- [Niet Ontvankelijk Verklaard](https://amicus.id/niet-ontvankelijk-verklaard/): Niet Ontvankelijk Verklaard Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- [Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2353 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019](https://amicus.id/putusan-mahkamah-agung-nomor-2353-k-pdt-2019-tanggal-7-oktober-2019/): Putusan Nomor: 2353 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Kaidah Hukum Kualifikasi gugatan Ne Bis In Idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara, namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya. Unduh
- [Asas Rebus Sic Stantibus](https://amicus.id/asas-rebus-sic-stantibus-2/): Asas Rebus Sic Stantibus Asas hukum Internasional yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Dasar Hukum Pasal 62 Konvensi Wina tahun 1969
- [Actio Pauliana](https://amicus.id/actio-pauliana/): Actio Pauliana Tiap orang berpiutan boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.(Pasal 1341 KUH Perdata)
- [Yurisprudensi Nomor: 5096 K/Pdt/1998, tanggal 28 April 2000](https://amicus.id/yurisprudensi-nomor-5096-k-pdt-1998-tanggal-28-april-2000/): Yurisprudensi Nomor: 5096 K/Pdt/1998 Tanggal 28 April 2000 Kaidah Hukum Pemberian bilyet giro oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sama dengan pengakuan hutang.
- [Yurisprudensi Nomor: 410 K/Pdt/2024 tanggal 25 April 2005](https://amicus.id/yurisprudensi-nomor-410-k-pdt-2024-tanggal-25-april-2005/): Yurisprudensi 410 K/Pdt/2024 tanggal 25 April 2005 Kaidah Hukum Akta dalam bentuk fotokopi diajukan di persidangan sebagai bukti karena akta asli tidak ditemukan atau tidak dapat diperlihatkan, mengingat bahwa pihak lawan membenarkan bukti fotokopi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.
- [Mengenal Konsep Miranda Right](https://amicus.id/mengenal-konsep-miranda-right/): Apa Itu Miranda Right? Prinsip Miranda Right atau dikenal juga sebagai Miranda Rule ditetapkan di Amerika Serikat sejak tahun 1966 dan telah diakomodir oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Miranda Right adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindakan pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh instansi yang berwenang. Miranda Warning Saat menonton film-film Hollywood, kita sering mendengar Polisi menyebut kalimat ini: “You have the right the remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present […]
- [Derden Verzet](https://amicus.id/derden-verzet/): Derden Verzet Perlawanan / bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam suatu penyitaan.
- [Lex Superior Derogat Legi Inferior](https://amicus.id/lex-superior-derogat-legi-inferior/): Lex Superior Derogat Legi Inferior Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- [Lex Specialis Derogat Legi Generali](https://amicus.id/lex-specialis-derogat-legi-generali/): Lex Specialis Derogat Legi Generali Suatu peraturan yang sifatnya khusus mengesampingkan suatu peraturan yang sifat nya umum.
- [Lex Posterior Derogat Legi Priori](https://amicus.id/lex-posterior-derogat-legi-priori/): Lex Posterior Derogat Legi Priori Peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- [Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak](https://amicus.id/undang-undang-nomor-14-tahun-2002-tentang-pengadilan-pajak/): Umum Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang […]
- [Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah](https://amicus.id/undang-undang-nomor-4-tahun-1996-tentang-hak-tanggungan-atas-tanah-serta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah/): Umum Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang […]
- [Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://amicus.id/undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/): Umum Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, […]
- [Force Majeure](https://amicus.id/force-majeure/): Force Majeure Dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. (Hukum Pidana) Force Majeure (overmacht) Suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga atau pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad baik. (Hukum Perdata) Force Majeure (overmacht absolut) Suatu force majeure yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. (Hukum Perdata) Force Majeure (overmacht permanen) Suatu force majeure dimana suatu prestasi yang terbit dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan lagi sampai kapan pun. (Hukum Perdata) Force Majeure […]
- [Fiduciary Duty](https://amicus.id/fiduciary-duty/): Fiduciary Duty Suatu doktrin yang berasal dari hukum common law yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary, sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seprang trustee atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.
- [Fidusia](https://amicus.id/fidusia/): Fidusia Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Hukum Perdata) Hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. (Hukum Agraria)
- [Eksepsi](https://amicus.id/eksepsi/): Eksepsi Surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan; Tangkisan; Suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak lawan (H. Acara Pidana) Exceptie (Ing.) Eksepsi Dilatoir Eksepsi atau bantahan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan. Eksepsi Materiil Eksepsi atau bantahan yang didasarkan atau ketentuan hukum materil. Eksepsi Kompetensi Relatif Eksepsi atau bantahan yang didasarkan pada kewenangan mengadili suatu pengadilan dilihat dari wilayah hukum nya. Eksepsi Kompetensi Absolut Eksepsi atau bantahan yang didasarkan pada kewenangan mengadili suatu pengadilan dilihat dari lingkungan pengadilan (mis. Pengadilan Negeri, Pengadilan […]
- [Eksaminasi](https://amicus.id/eksaminasi/): Eksaminasi Pengujian atau pemeriksaan terhadap berkas perkara untuk diteliti lebih lanjut apakah telah jadi kesalahan dalam melakukan peradilan oleh Hakim (Pengadilan) bawahan; Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim. Examination (Ing.)
- [Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah](https://amicus.id/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021-tentang-pengelolaan-hak-atas-tanah-satuan-rumah-susun-dan-pendaftaran-tanah/): UMUM Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa lndonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengejar ketertinggalan dengan negaranegara di dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat investasi yang masih cukup rendah di Indonesia. Dampak yang dirasakan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi Indonesia dalam jangka menengah ke depan adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga Indonesia tidak bisa lepas dari bahaya middle income trap. Pemerintah memberikan respons dengan cepat dan tepat dalam mereformulasi kebijakan […]
- [Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengushaan Hutan dan Memungut Hasil Hutan pada Hutan Produksi](https://amicus.id/peraturan-pemerintah-nomor-6-tahun-1999-tentang-pengushaan-hutan-dan-memungut-hasil-hutan-pada-hutan-produksi/): Umum: Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa sumber daya hutan tropis yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional untuk dimanfaatkan secara optimal, adil, merata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan hidup serta kehidupan manusia pada umumnya. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi rentan terhadap berbagai pengaruh campur tangan manusia serta mempunyai kaitan-kaitan secara horizontal dan vertikal, kaitankaitan ke depan dan ke belakang serta kaitan-kaitan dengan alam sekitar maka pengelolaannya harus terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya sehingga terwujud pembangunan nasional berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bentuk pemanfaatan hutan yang berupa pengusahaan […]
- [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](https://amicus.id/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria/): Penjelasan Umum: I. Tujuan Undang-Undang Pkok Agraria Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama : a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini […]
- [Mengenal Hak Atas Tanah di Indonesia](https://amicus.id/mengenal-hak-atas-tanah-di-indonesia/): Hukum pertanahan atau dikenal juga sebagai hukum Agraria, merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturannya berada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA””). UUPA sendiri merupakan salah satu undang-undang yang tertua di Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku dan belum mengalami perubahan, meskipun peraturan di bawah telah banyak melakukan penyesuaian. Selain itu, UUPA juga dikenal sebagai undang-undang yang mengakomodir hukum adat di Indonesia. Di Indonesia, hak atas tanah terdiri dari 7 (tujuh) jenis ditambah dengan hak-hak lain yang sementara dan tidak diatur didalam UUPA […]
- [Contempt of Court](https://amicus.id/contempt-of-court-2/): Contempt of Court Perbuatan mana pun yang diperhitungkan mempersulit, mempermalukan, menghalangi pengadilan atau yang diperhitungkan untuk mengurangi atau merongrong kekuasaan atau martabat pengadilan.
- [Conditio Sine Quanon](https://amicus.id/conditio-sine-quanon/): Conditio Sine Quanon Syarat mutlak; Tiap-tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama.Absolutely Condition (Ing.)
- [Condictio Sine Causa](https://amicus.id/condictio-sine-causa/): Condictio Sine Causa Tuntutan Pengembalian sesuatu keuntungan tanpa alasan.Withdrawal to The Unreasonable Profit (Ing.); Terugvordering Wegenes Ongegronde Bevoordeeling (Bld.)
- [Concursus](https://amicus.id/concursus/): Concursus Seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus menimbulkan masalah dalam penerapannya. (Samenloop (Bld.); Concourse (Ing.) Concursus Idealis Seseorang yang melakukan satu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana; Perbarengan antara perbuatan-perbuatan (Kejahatan).Eendaadsche Samenloop (Bld.) Concursus Realis Perbarengan lebih dari satu perbuatan (kejahatan); Perbuatan yang terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.Meerdaadsche Samenloop (Bld.); Concourse of Crimes (Ing.)
- [Compromis de Arbitrage](https://amicus.id/compromis-de-arbitrage/): Compromis de Arbitrage Klausula Arbitrase; Suatu persetujuan awal yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian melalui forum arbitrase.
- [Cogiotionis Poenam Nemo Partitur](https://amicus.id/cogiotionis-poenam-nemo-partitur/): Cogiotionis Poenam Nemo Partitur Tidak ada seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada dalam batin nya.
- [Class Action](https://amicus.id/class-action/): Class Action Suatu prosedur hukum yang memungkinkan orang banyak menggabungkan diri untuk melakukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan. (Hukum Lingkungan, Hukum Perlindungan Konsumen)
- [Letter of Credit](https://amicus.id/letter-of-credit/): Letter of Credit L/C yang mengandung syarat bahwa atas beban dan tanggungan pembuka L/C, bank pembayar dapat membayar uang muka (persekot) baik sebagian maupun seluruh jumlah L/C meskipun eksportir belum melaksanakan pengiriman barang. (Hukum Internasional)
- [Cessie](https://amicus.id/cessie/): Cessie Akta cesi; Suatu akte yang harus dibuat dalam rangka penyerahan piutan yang diperdapat atas nama seseorang atau badan.
- [Bunga Moratoire](https://amicus.id/bunga-moratoire/): Bunga Moratoire Bunga yang dikenakan sebab adanya terlambatnya pelaksanaan perikatan yang hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang. (Hukum Perdata)
- [Bunga Konvensional](https://amicus.id/bunga-konvensional/): Bunga Konvensional Bunga uang yang dijanjikan oleh pihak-pihak di dalam suatu perjanjian. (Hukum Perdata)
- [Bunga Kompensatoir](https://amicus.id/bunga-kompensatoir/): Bunga Kompensatoir Bunga yang harus dibayarkan debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain, karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan.
- [Bunga Cagak Hidup](https://amicus.id/bunga-cagak-hidup/): Bunga Cagak Hidup Bunga yang harus dibayar selama hidupnya atau selama bagian dari hidup seorang tertentu, yang karena itu kemudian ada harapan bahwa hanya perlu dibayarkan (uang) sedikit saja atau sama sekali tidak perlu dibayar apa-apa atau perlu dibayarkan bunga yang sangat tinggi jumlahnya, satu dan lain dengan mengingat orang di atas dirinya bunga itu ditanamkan atau panjang umurnya.
- [Bill of Exchange](https://amicus.id/bill-of-exchange/): Bill of Exchange Suatu surat tanda bukti hutang yang ditarik oleh kreditur dan diterima oleh debitur yang berbentuk badan hukum bukan bank.
- [Bilyet Giro](https://amicus.id/bilyet-giro/): Bilyet Giro Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang surat yang disebutkan namanya. (Hukum Dagang)
- [Bill of Lading](https://amicus.id/bill-of-landing/): Bill of Lading (1) Tanda bahwa barang sudah dikapalkan sesuai dengan persyaratan dalam Letter of Credit dan sesuai dengan prinsip incoterm. (Hukum Perbankan). (2) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh maskapai perkapalan yang menyatakan bahwa pada tanggal yang tertera dalam konosemen, pihak pengangkut (maskapai perkapalan) telah menerima barang untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu untuk diserahkan kepada orang atau badan yang ditentukan sesuai dengan perintah pengiriman barang. (Hukum Internasional)
- [Res Judicata Pro Veritate Habetur](https://amicus.id/res-judicata-pro-veritate-habetur/): Res Judicata Pro Veritate Habetur Putusan Pengadilan (Hakim) dianggap benar, sampai dibatalkan oleh Putusan Pengadilan (Hakim) yang lebih tinggi.
- [Presumtion of Innocent](https://amicus.id/presumtion-of-innocent/): Presumtion of Innocent Dikenal juga sebagai Asas Praduga Tak Bersalah.Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- [Asas Pemisahan Horizontal](https://amicus.id/asas-pemisahan-horizontal/): Asas Pemisahan Horizontal Asas yang menyatakan bahwa tanah dianggap terlepas dari segala sesuatu yang ada di atasnya, walaupun benda-benda di atasnya itu masih dalam satu unit yang kokoh dengan tanah nya. (Hukum Agraria)
- [Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali](https://amicus.id/nullum-delictum-nulla-poena-sine-praevia-lege-poenali/): Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali Asas Legalitas. Tiada suatu perbuatan pun dapat dipidana apabila perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.
- [Pacta Sunt Servanda](https://amicus.id/pacta-sunt-servanda/): Pacta Sunt Servanda Asas yang menyatakan perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- [Ne Bis In Idem](https://amicus.id/ne-bis-in-idem/): Ne Bis In Idem Suatu asas yang melarang dilakukannya penyerahan seseorang tertuduh yang akan diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.
- [In Dubio Pro Reo](https://amicus.id/in-dubio-pro-reo/): In Dubio Pro Reo Asas yang menyatakan bahwa dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan.
- [Exceptio non Adimpleti Contractus](https://amicus.id/exceptio-non-adimpleti-contractus/): Exceptio non Adimpleti Contractus Suatu asas yang menyatakan tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- [Droit de Suite](https://amicus.id/droit-de-suite-2/): Droit de Suite Asas yang mendasarkan bahwa hak suatu kebendaan seseorang yang memiliki hak terhadap benda bersangkutan memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapa pun juga atau dimana pun benda itu berada.
- [Asas Audie et Alteram Partem](https://amicus.id/asas-audie-et-alteram-partem/): Asas Audie et Alteram Partem Asas yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus didengar.
- [Asabah Binafsihi](https://amicus.id/asabah-binafsihi/): Asabah Binafsihi Laki-laki yang menjadi ahli waris karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri. (Hukum Islam)
- [Asabah Bilghairi](https://amicus.id/asabah-bilghairi/): Asabah Bilghairi Perempuan yang menjadi ahli waris karena didampingi oleh asabah binafsihi yang sederajat. (Hukum Islam)
- [Asabah](https://amicus.id/asabah/): Asabah Ahli waris yang memiliki hak untuk menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada dzawil furudh dan akan memperoleh sisa kecil dari dzawil furudh, kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari dzawil furudh yang tidak ada sisa. (Hukum Islam)
- [Argumentum per Analogiam](https://amicus.id/argumentum-per-analogiam/): Argumentum per Analogiam Cara Penafsiran dengan cara memperluas isi ketentuan dalam undang-undang lalu menerapkannya pada peristiwa konkrit.
- [Argumentum ad Verecundiam](https://amicus.id/argumentum-ad-verecundiam/): Argumentum ad Verecundiam Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya.
- [Argumentum ad Misericordiam](https://amicus.id/argumentum-ad-misericordiam/): Argumentium ad Misericordiam Suatu argumentasi yang memiliki tujuan untuk menimbulkan belas kasih.
- [Agumentum ad Ignorantiam](https://amicus.id/agumentum-ad-ignorantiam/): Argumentum ad Ignorantiam Kesesatan penalaran yang terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar.
- [Argumentum ad Hominem](https://amicus.id/argumentum-ad-hominem/): Argumentum ad Hominem Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran tetapi karena keadaan orangnya; suatu argumen yang jitu atau argumen yang didasarkan atas prinsip-prinsip atau dalil-dalil pihak lawan sendiri.
- [Aanwijzing](https://amicus.id/aanwijzing/): Aanwijzing petunjuk, tanda-tanda;bewijs door aanwijzing bukti tanda-tanda, bukti petunjuk.
- [Abolitie / Abolisi](https://amicus.id/abolitie-abolisi/): Abolitie (L : abolitio) bebas tuntut, penghapusan tuntutan (oleh kepala negara), abolisi.
- [AD](https://amicus.id/ad/): AD (L) Sampai, dengan, pada;ad acta (s:a.a) (L) pada akta.
- [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://amicus.id/undang-undang-nomor-20-tahun-2025-tentang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/): Penjelasan Umum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang maka perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras […]
- [Plea Bargain](https://amicus.id/plea-bargain/): Plea Bargain (Pengakuan Bersalah) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. (Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana)
- [Yurisprudensi Nomor: 92K/Kr/1973](https://amicus.id/yurisprudensi-nomor-92k-kr-1973/): Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Kr/1973 tanggal 4 Agustus 1976 Kaidah Hukum “Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” Amar Putusan Pengadilan Tinggi tentang kejahatan yang dipermasalahkan kepada tertuduh berbunyi: “Dengan melawan hukum mengancam dengan suatu perbuatan lain atau mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Pr. Nursiyam melakukan perbuatan meminum brendi dan air daun nenas diremas dengan garam.” Harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut: “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan“. Unduh
- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2025](https://amicus.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25-puu-xiv-2016-tanggal-25-januari-2025/): Para Pemohon Beberapa PNS dan pensiunan PNS (antara lain Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, Hasdullah, Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun) Objek Permohonan Uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, khususnya pada: Frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” Kata “dapat” Dalil Pemohon Frasa “dapat” menimbulkan ketidakpastian hukum karena bisa diartikan mungkin, potensial, atau tidak harus nyata, sehingga berpotensi menjerat pejabat meskipun kerugian negara belum nyata. Frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dianggap terlalu luas dan […]
- [Kompilasi Undang-Undang BUMN](https://amicus.id/kompilasi-undang-undang-bumn/): Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, telah mengalami beberapa revisi atau perubahan. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- [Mengenal Asas Pemisahan Horizontal dan Asas Accessie dalam Hukum Pertanahan](https://amicus.id/mengenal-asas-pemisahan-horizontal-dan-asas-accessie-dalam-hukum-pertanahan/): Hukum agraria atau dikenal hukum pertanahan Indonesia, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Hukum pertanahan Indonesia, sedikit banyak didasarkan pada hukum adat yang hidup di dalam masyarakat. Dalam hukum pertanahan Indonesia, kenal adanya asas Pemisahan Horizontal. Asas ini mengatur bahwa benda-benda, baik bangunan maupun tanaman yang berada di atas bidang tanah, dipisahkan hak kepemilikannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyebutkan: “Hak atas tanah memberi kewenangan untuk menggunakan tanah, termasuk ruang di atas dan di bawah tanah, tetapi tidak serta merta menjadikan bangunan/tanaman milik pemegang hak tanah.” Asas Perlekatan atau Asas Accessie Hal ini sedikit […]
- [UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI](https://amicus.id/upaya-hukum-terhadap-debitur-yang-wanprestasi/): Meskipun sesungguhnya dalam hukum perdata Indonesia, hutang piutang tidak hanya muncul karena kesepakatan, namun bisa timbul karena undang-undang. Hal ini jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1233 BW, yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Untuk masyarakat awan jelas akan mengalami kebingungan mengenai perikatan (hutang-piutang) yang muncul karena undang-undang. Perikatan yang muncul karena undang-undang biasa dikenal dengan istilah zaakwarneming. Eksistensi zaakwarneming ini, diatur tegas dalam ketentuan Pasal 1352 BW, yang menyatakan, “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan.” Sebagaimana dijelaskan di awal, perjanjian hutang piutang merupakan suatu perikatan antara dua pihak atau lebih, […]
- [Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia](https://amicus.id/kepemilikan-properti-oleh-warga-negara-asing-di-indonesia/): Pertanyaan: Hi Amicus Saya punya teman warga negara Singapore. Dia berencana untuk membeli tanah di Bali untuk dibangun vila. Bagaimana aturan hukum WNA untuk memiliki tanah di Indonesia? Jawaban: Hi. Terima kasih sudah bertanya. Pada dasarnya Warga Negara Asing yang telah memiliki izin tinggal boleh memiliki properti berupa rumah tinggal ataupun satuan rumah susun di Indonesia. Namun untuk kepemilikan tanah berstatus Hak Milik, secara hukum tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan: “Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.” Berdasarkan ketentuan Pasal […]
- [Apakah Saham dapat Digadaikan?](https://amicus.id/apakah-saham-dapat-digadaikan/): Pertanyaan: Hi Amicus Saya membuat perjanjian hutang piutang dengan teman saya. Di dalam perjanjian tersebut, teman saya menjaminkan Saham perusahaan nya sebesar 30% di perusahaan nya yang nilainya setara dengan dengan pinjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah saham dapat digadaikan sebagai jaminan hutang? Jawaban: Halo, terima kasih sudah bertanya. Saham merupakan bukti kepemilikan atas modal suatu perusahaan. Secara prinsip, saham dapat dijadikan sebagai agunan (jaminan) atas hutang debitur. Merujuk pada ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan […]
- [Hilangnya Hak Milik Karena Penelantaran Tanah](https://amicus.id/hilangnya-hak-milik-karena-penelantaran-tanah/): Pertanyaan: Hi Amicus, Saya ingin bertanya. Saya memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik. Saat ini tanah tersebut tidak diusahakan dan tidak dibangun apa-apa di atas tanah tersebut. Hanya saya pasang plang, karena dulu saya disarankan teman untuk memasang plang tersebut. Akhir-akhir ini ada berita bahwa BPN akan mengambil alih tanah-tanah yang tidak diusahakan selama 2 tahun. Apakah benar saya bisa kehilangan hak saya atas tanah tersebut, mengingat tanah tersebut dalam keadaan kosong. Mohon advice nya. Terima kasih. Jawaban: Hi, terima kasih sudah bertanya kepada kami. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), […]
- [Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset](https://amicus.id/rancangan-undang-undang-perampasan-aset/): Latar Belakang : Pokok Pengaturan : Intinya : RUU Perampasan Aset memberi dasar hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu pelaku dipidana. Fokus utamanya pada aset, bukan pada orangnya, dengan mekanisme hukum acara yang transparan dan pengelolaan di bawah Jaksa Agung. Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025](https://amicus.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-128-puu-xxiii-2025/): Mahkamah Konstitusi baru saja menjatuhkan putusan atas Pengujian terhadap Pasal 23 Undang-Udang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Frasa “wakil menteri” dimasukkan ke dalam larangan rangkap jabatanMK menyatakan bahwa frasa “Menteri” dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga harus dimaknai mencakup wakil menteri. Dengan demikian, baik menteri maupun wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: Dengan adanya putusan ini, maka Wakil Menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Download: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 128/PUU-XIII/2025 tanggal 28 Juli 2025
- [RUU KUHAP](https://amicus.id/ruu-kuhap/): Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961](https://amicus.id/undang-undang-nomor-5-tahun-1961/): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Agraria
- [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://amicus.id/kitab-undang-undang-hukum-perdata/): Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Pages

- [Putusan dan Yurisprudensi](https://amicus.id/putusan-dan-yurisprudensi/): Temukan berbagai Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum. Putusan dan Yurisprudensi Terbaru
- [Daftar Peraturan](https://amicus.id/daftar-peraturan/): Dapatkan update berbagai peraturan perundang-undang terbaru. Peraturan Terbaru
- [Kamus Hukum](https://amicus.id/kamus-hukum/): Temukan berbagai istilah, adagium dan asas hukum untuk mempermudah anda memahami istilah-istilah hukum. Terbaru
- [Kamus](https://amicus.id/kamus/)
- [CONTACT US](https://amicus.id/contact-us/): Segera konsultasikan secara gratis dengan Tim Kami. Tim profesional kami akan memberikan advice dan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang sedang anda hadapi. atau hubungi langsung kami:
- [OUR TEAM](https://amicus.id/our-team/)
- [BLOG](https://amicus.id/blog/)
- [Layanan](https://amicus.id/our-service/)
- [Klinik Hukum](https://amicus.id/klinik-hukum/): Kirimkan pertanyaan anda kepada Tim Kami. Tim profesional kami akan memberikan jawaban yang profesional dan mudah dipahami. atau hubungi langsung kami: atau kirimkan langsung melalu formulir di bawah ini:
- [Home](https://amicus.id/home-3/)
- [Home](https://amicus.id/home-2/)
- [About](https://amicus.id/about/): Artificial Intelligence (AI) has transformed countless aspects of modern life, reshaping industries and assuming responsibilities once performed exclusively by humans. Today, AI has become an integral part of many professions, enhancing efficiency and expanding access to information. The law, however, is fundamentally different. It is not merely a collection of rules, but the product of a society’s collective values, shaped through deliberation, consensus, and a long legislative process. While AI can undoubtedly assist with legal research, document drafting, and information analysis, the true practice of law requires something technology cannot replicate—human judgment, compassion, and empathy. These are the qualities that define […]
- [Home](https://amicus.id/home-3-2/)

## Optional

- [Agent (MCP protocol)](websites-agents.hostinger.com/amicus.id/mcp)

[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)