Kategori: Peraturan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
UMUM Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa lndonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengejar ketertinggalan dengan negaranegara di dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi…
-
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Umum Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama…
-
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Umum Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan…
-
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Umum Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak…
-
Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948
Nomor Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Tanggal 1 September 1951 Umum –
-
Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Nomor Nomor 42 tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Lembar Negara Lembar Negara Nomor 168 tahun 1999 Ringkasan Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah…
-
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
Jenis Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Ditetapkan Tanggal 19 Maret 2025 Status Berlaku Mengubah / Mencabut Mencabut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Nomor Lembaran Negara 7100 Tanggal Pengundangan 19 Maret 2025 Unduh Lihat
-
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
Jenis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Unduh Preview
-
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
-
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
Latar Belakang : Pokok Pengaturan : Intinya : RUU Perampasan Aset memberi dasar hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu pelaku dipidana. Fokus utamanya pada aset, bukan pada orangnya, dengan mekanisme hukum acara yang transparan dan pengelolaan di bawah Jaksa Agung. Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset