AMICUS LEGAL HUB

—

by

Jenis Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditetapkan Tanggal 20 Mei 2026 Status Berlaku Mengubah – Nomor Lembar Negara 7179 Tanggal Pengundangan 20 Mei 2026 Unduh Lihat

Undang-Undang Perkawinan

—

by

in Putusan, Putusan MK, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

—

by

in Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

—

by

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961

—

by

in Pertanahan, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Agraria

Kompilasi Undang-Undang BUMN

—

by

in Perpu, Undang-Undang

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, telah mengalami beberapa revisi atau perubahan. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga…

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

—

by

in Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

—

by

in Undang-Undang

Penjelasan Umum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan…

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

—

by

Penjelasan Umum: I. Tujuan Undang-Undang Pkok Agraria Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang…

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

—

by

Umum Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama…

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

—

by

Umum Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan…

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

—

by