Penulis: Amicus Legal Hub
-
Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Jenis Undang-Undang Nomor Nomor 33 tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Lembar Negara Nomor 295 tahun 2014 Ringkasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban…
-
Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Nomor Nomor 42 tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Lembar Negara Lembar Negara Nomor 168 tahun 1999 Ringkasan Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah…
-
Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948
Nomor Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Tanggal 1 September 1951 Umum –
-
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2356 K/Pdt/2008, tanggal 28 Februari 2009
Putusan Nomor: 2356 K/Pdt/2008 Tanggal 28 Februari 2009 Kaidah Hukum Perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena dibuat dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan.
-
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 580 PK/Pdt/2015, tanggal 17 Februari 2016
Putusan Nomor: 580 PK/Pdt/2015 Tanggal 17 Februari 2016 Kaidah Hukum Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi
-
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1986
Putusan Nomor: 394 K/Pdt/1984 Tanggal 5 Juli 1986 Kaidah Hukum Sita jaminan tidak dapat diletakkan pada barang yang telah dijadikan jaminan hutang pada bank.
-
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pdt/2021 tanggal 29 September 2003
Putusan Nomor: 1974 K/Pdt/2021 Tanggal 29 September 2003 Kaidah Hukum Penilaian tentang Palsu atau tidak palsunya sebuah tanda tangan harus melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi dan/atau putusan pidana.
-
Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia
Badan usaha merupakan bentuk perusahaan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalakan suatu tujuan perusahaan, umum nya untuk mendapatkan keuntungan. Di Indonesia, badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Secara umum, jenis-jenis badan usaha yang dikenal di Indonesia adalah: a. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT merupakan badan usaha berbentuk hukum…
-
Judge Made Law
Judge Made Law Putusan hakim yang berdasarkan jurisprudensi konstan yaitu peradilan mengenai perkara yang sama dengan putusan yang sama; Hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim.
-
Judicial Review
Judicial Review Usaha pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.