Amicus Legal Hub, Pengarang di AMICUS LEGAL HUB

—

by

in D, Glosarium

Derden Verzet Perlawanan / bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam suatu penyitaan.

Lex Superior Derogat Legi Inferior

—

by

in Glosarium, L

Lex Superior Derogat Legi Inferior Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Lex Specialis Derogat Legi Generali

—

by

in Glosarium, L

Lex Specialis Derogat Legi Generali Suatu peraturan yang sifatnya khusus mengesampingkan suatu peraturan yang sifat nya umum.

Lex Posterior Derogat Legi Priori

—

by

in Glosarium, L

Lex Posterior Derogat Legi Priori Peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

—

by

in PERATURAN, UNDANG-UNDANG

Umum Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak…

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

—

by

in PERATURAN, UNDANG-UNDANG

Umum Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan…

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

—

by

in PERATURAN, UNDANG-UNDANG

Umum Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama…

Force Majeure

—

by

in F, Glosarium

Force Majeure Dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. (Hukum Pidana) Force Majeure (overmacht) Suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga atau pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad baik. (Hukum Perdata) Force…

Fiduciary Duty

—

by

in F, Glosarium

Fiduciary Duty Suatu doktrin yang berasal dari hukum common law yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary, sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seprang trustee atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.

Fidusia

—

by

in F, Glosarium

Fidusia Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Hukum Perdata) Hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. (Hukum Agraria)

Eksepsi

—

by