Penulis: Amicus Legal Hub
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Jenis Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditetapkan Tanggal 20 Mei 2026 Status Berlaku Mengubah – Nomor Lembar Negara 7179 Tanggal Pengundangan 20 Mei 2026 Unduh Lihat
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Penjelasan Umum: I. Tujuan Undang-Undang Pkok Agraria Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang…
-
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengushaan Hutan dan Memungut Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Umum: Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa sumber daya hutan tropis yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional untuk dimanfaatkan secara optimal, adil, merata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan hidup serta kehidupan manusia pada umumnya. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi rentan terhadap berbagai…
-
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
UMUM Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa lndonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengejar ketertinggalan dengan negaranegara di dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi…
-
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Umum Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama…
-
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Umum Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan…
-
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Umum Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak…
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penjelasan Umum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan…
-
Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948
Nomor Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Tanggal 1 September 1951 Umum –
-
Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Nomor Nomor 42 tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Lembar Negara Lembar Negara Nomor 168 tahun 1999 Ringkasan Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah…