Penulis: Amicus Legal Hub
-
Aanwijzing
Aanwijzing petunjuk, tanda-tanda;bewijs door aanwijzing bukti tanda-tanda, bukti petunjuk.
-
Abolitie / Abolisi
Abolitie (L : abolitio) bebas tuntut, penghapusan tuntutan (oleh kepala negara), abolisi.
-
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penjelasan Umum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan…
-
Yurisprudensi Nomor: 92K/Kr/1973
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Kr/1973 tanggal 4 Agustus 1976 Kaidah Hukum “Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” Amar Putusan Pengadilan Tinggi tentang kejahatan yang dipermasalahkan kepada tertuduh berbunyi: “Dengan melawan hukum mengancam dengan suatu perbuatan lain atau mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Pr. Nursiyam melakukan perbuatan meminum…
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2025
Para Pemohon Beberapa PNS dan pensiunan PNS (antara lain Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, Hasdullah, Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun) Objek Permohonan Uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, khususnya…
-
Kompilasi Undang-Undang BUMN
Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, telah mengalami beberapa revisi atau perubahan. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga…
-
Mengenal Asas Pemisahan Horizontal dan Asas Accessie dalam Hukum Pertanahan
Hukum agraria atau dikenal hukum pertanahan Indonesia, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Hukum pertanahan Indonesia, sedikit banyak didasarkan pada hukum adat yang hidup di dalam masyarakat. Dalam hukum pertanahan Indonesia, kenal adanya asas Pemisahan Horizontal. Asas ini mengatur bahwa benda-benda, baik bangunan maupun tanaman yang berada di atas…
-
UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI
Meskipun sesungguhnya dalam hukum perdata Indonesia, hutang piutang tidak hanya muncul karena kesepakatan, namun bisa timbul karena undang-undang. Hal ini jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1233 BW, yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Untuk masyarakat awan jelas akan mengalami kebingungan mengenai perikatan (hutang-piutang) yang muncul karena undang-undang. Perikatan yang…
-
Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia
Pertanyaan: Hi Amicus Saya punya teman warga negara Singapore. Dia berencana untuk membeli tanah di Bali untuk dibangun vila. Bagaimana aturan hukum WNA untuk memiliki tanah di Indonesia? Jawaban: Hi. Terima kasih sudah bertanya. Pada dasarnya Warga Negara Asing yang telah memiliki izin tinggal boleh memiliki properti berupa rumah tinggal ataupun satuan rumah susun di…
-
Apakah Saham dapat Digadaikan?
Pertanyaan: Hi Amicus Saya membuat perjanjian hutang piutang dengan teman saya. Di dalam perjanjian tersebut, teman saya menjaminkan Saham perusahaan nya sebesar 30% di perusahaan nya yang nilainya setara dengan dengan pinjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah saham dapat digadaikan sebagai jaminan hutang? Jawaban: Halo, terima kasih sudah bertanya. Saham merupakan bukti kepemilikan atas modal…