Penulis: Amicus Legal Hub
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penjelasan Umum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan…
-
Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 tahun 1948
Nomor Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Tanggal 1 September 1951 Umum –
-
Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Nomor Nomor 42 tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Lembar Negara Lembar Negara Nomor 168 tahun 1999 Ringkasan Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah…
-
Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Jenis Undang-Undang Nomor Nomor 33 tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Lembar Negara Nomor 295 tahun 2014 Ringkasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban…
-
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1180 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972
Putusan Nomor: 1180 K/Sip/1971 Tanggal 12 April 1972 Kaidah Hukum Perbedaan antara keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya Perbuatan manusia (Noodtoestand) dengan kausa terlarang (Ongeoorloofde Oorzaak)
-
Yurisprudensi Nomor: 5096 K/Pdt/1998, tanggal 28 April 2000
Yurisprudensi Nomor: 5096 K/Pdt/1998 Tanggal 28 April 2000 Kaidah Hukum Pemberian bilyet giro oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sama dengan pengakuan hutang.
-
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2353 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019
Putusan Nomor: 2353 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Kaidah Hukum Kualifikasi gugatan Ne Bis In Idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara, namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya. Unduh