Penulis: Amicus Legal Hub
-
Hilangnya Hak Milik Karena Penelantaran Tanah
Pertanyaan: Hi Amicus, Saya ingin bertanya. Saya memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik. Saat ini tanah tersebut tidak diusahakan dan tidak dibangun apa-apa di atas tanah tersebut. Hanya saya pasang plang, karena dulu saya disarankan teman untuk memasang plang tersebut. Akhir-akhir ini ada berita bahwa BPN akan mengambil alih tanah-tanah yang tidak diusahakan selama…
-
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
Latar Belakang : Pokok Pengaturan : Intinya : RUU Perampasan Aset memberi dasar hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu pelaku dipidana. Fokus utamanya pada aset, bukan pada orangnya, dengan mekanisme hukum acara yang transparan dan pengelolaan di bawah Jaksa Agung. Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
-
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XXIII/2025
Mahkamah Konstitusi baru saja menjatuhkan putusan atas Pengujian terhadap Pasal 23 Undang-Udang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Frasa “wakil menteri” dimasukkan ke dalam larangan rangkap jabatanMK menyatakan bahwa frasa “Menteri” dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga harus dimaknai mencakup wakil menteri. Dengan demikian, baik menteri maupun wakil…
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
-
Membayar Dengan Bilyet Giro Sama dengan Mengakui Mempunyai Hutang
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 Kaidah Hukum Pemberian bilyet giro oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sama dengan pengakuan hutang. Kaidah Hukum: Unduh
-
Undang-Undang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018